Motif Batik Ceplok Kembang Kertas, Dilarang Dibuat Dengan Cara Sablon

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melarang batik motif ceplok kembang kates untuk seragam pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah lokal dibuat dengan cara sablon (printing). Batik motif tersebut wajib dibentuk dengan tulis dan cap.
"Kami tidak mengijinkan batik motif ceplok kembang kates dibuat secara printing, karena telah ada hak ciptanya bahwa batik ini mesti diproduksi secara tulis dan cap yang dikombinasikan," kata Kepala Disperindagkop Bantul, Sulistyanto, mirip dikutip dari merdeka.

Menurutnya, sesuai spesifikasinya batik motif ceplok kembang kates yang dirancang secara tulis dan cap ini sudah dipatenkan dan memiliki hak cipta. Batik motif ini juga ditetapkan Pemkab Bantul sebagai seragam PNS dalam kesibukan sehari-hari di kantor.

Oleh alasannya adalah itu, kata ia, jika ada produsen yang memproduksi batik motif ini dengan cara printing untuk mendapatkan keuntungan, maka merupakan suatu pelanggaran, dan bisa diperkarakan alasannya yakni masuk ranah pidana.

"Ada undang-undangnya sendiri, dan yang namanya membatik itu mesti ada kesibukan mbabar dan nitik pada kain, ada malam (lilin untuk membatik) dan canting (alat membatik), acara membatik ini juga mesti diuri-uri (dilestarikan)," terang beliau mirip ditulis Antara.

Selain mesti dibuat secara tulis dan cap, kata beliau, dalam pengadaan batik seragam PNS di lingkungan Pemkab Bantul ini juga diutamakan supaya dibuat perajin asli kawasan, mengenang kabupaten ini terkenal dengan ikon batik karena merupakan produk unggulan.

"Tujuan kami melibatkan perajin batik Bantul dalam memproduksi batik seragam PNS, alasannya adalah berkomitmen ingin mempekerjakan dan mengangkat eksistensi perajin batik sesuai ikon Bantul yang populer dengan kerajinan batik," ungkapnya.

Meski demikian, kata dia, batik motif ini bisa diproduksi perajin luar Bantul, asalkan sudah mengantongi izin dari dinas dan dibuat secara tulis dan cap sesuai dengan spesifikasi dan kerepotan motif itu sendiri sehingga tetap punya kriteria yang serupa.

"Orang luar Bantul boleh saja memproduksi batik tersebut, namun mesti minta izin ke Pemkab Bantul, sementara jika perajin Bantul tidak butuhizin, karena sasarannya memang perajin Bantul, dikala ini sudah ada 26 perajin yang bisa," pungkas ia.
LihatTutupKomentar